Menyelamatkan Hutan dan Lahan Indonesia dalam forum Forestival

11:44:00 PM


Negara Indonesia adalah negara penyumbang paru-paru dunia terbesar. Luasnya hutan dan lahan yang ada di Indonesia, membuat Pemerintah dan masyarakat sendiri turun ke lapangan untuk mengolah, menjaga dan melestarikan hutan dan lahan. Tak sedikit faktor kendala dari medan dan cuaca yang membuat perawatan hutan dan lahan menjadi tidak berfungsi semaksimal mungkin.

Forestival merupakan forum pertemuan masyarakat sipil yang aktif, yang diinisiasi oleh Program SETAPAK (Selamatkan Hutan dan Lahan Melalui Perbaikan Tata Kelola) dalam mendorong tata kelola hutan dan lahan di Indonesia, bertujuan untuk mengurangi deforestasi dan degradasi lahan melalui keterbukaan informasi publik, penegakan hukum, pendekatan berbasis gender, kebijakan sumber daya alam, serta anggaran dan keuangan berkelanjutan untuk mendiskuskan berbagai inisiatif dan tantangan dalam memastikan pengelolaan sumber daya alam yang adil dan berkelanjutan baik dari sisi ekonomi maupun sisi lingkungan.

Pada tanggal 31 Oktober 2018, Forestival membahas mengenai tantangan, inisiatif, dan transformasi dalam penegakan hukum sumber daya alam. Turut hadir Sukma Violetta, S.H., LL.M, selaku Wakil Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia dan Indro Sugianto, S.H., M.H., selaku Komisioner Komisi Kejaksaan Republik Indonesia untuk berdiskusi bersama CSO dari 14 provinsi di Indonesia. Diskusi ini ditujukan untuk membahas tentang pengaduan dan pengawasan tentang kasus-kasus sumber daya alam di sejumlah daerah serta bagaimana tindak lanjutnya hingga kini.
 

Tata Kelola Hutan dan Lahan


Tata kelola hutan dan lahan meliputi proses, mekanisme, aturan dan kelembagaan untuk mengelola hutan dan lahan. Hal ini bisa melibatkan pendekatan atas bawah undang-undang yang difasilitasi dan dimulai oleh Pemerintah dalam merancang pengaturan dan penggunaan hutan.

Tata kelola yang baik, penting bagi pengelolaan hutan dan lahan yang berkelanjutan. Penginformasian dan keterlibatan dari pemerintah, masyarakat sipil dan pihak swasta sangatlah penting dalam pengelolaan sumber daya alam agar menghasilkan hasil efisen.


Cara Kerja Tata Kelola Hutan dan Lahan


Mengingat adanya pembuatan kebijakan yang berdasarkan dengan bukti dan keterlibatan masyarakat sipil, sangatlah penting bagi masa depan tata kelola hutan dan lahan. Maka, Pemerintah membutuhkan dukungan dan upaya dalam mengambil keputusan yang berdasarkan hasil data survey pada lapangan.

Maka, kita dapat mengetahui langkah-langkah yang diupayakan dalam pengelolaan kinerja tata kelola hutan dan lahan seperti :
1.  Mendorong masyarakat sipil untuk memastikan proses, pembangunan, pelaksanaan dan pemantauan yang transparan terhadap kebijakan di sektor hutan dan lahan


2.       Melakukan pengelolaan anggaran secara trasnparan.

3.   Memastikan penegakan hukum dalam hak-hak masyarakat dalam mengakses dan mengelola hutan dan lahan agar tidak dirugikan.
4.   Masyarakat sipil dapat memantau proses perizinan industri berbasis lahan dan melaporkan kepada pihak terkait apabila ada pelanggaran
5.   Tata kelola hutan yang baik adalah mengutamakan keadilan gender untuk melindungi dan mempromosikan keterlibatan dan hak-hak perempuan
Pengelolaan hutan berbasis masyarakat dimana berbagi hak dan kepemilikan lahan adat.

Cara Memperoleh Informasi Publik


Dalam permohonan pengajuan informasi publik agar pemohon melakukan informasi kepada badan publik dengan alur :
1.       Pemohon melakukan pengajuan permohonan informasi
2.       Diberikan kepada Badan Publik
a.        Tidak memperoleh informasi dokumen
b.        Memperoleh informasi dokumen
3.     Jika pemohon memperoleh informasi dokumen, maka akan dilakukan proses dokumen oleh atasan badan publik
4.       Pengajuan keberatan
5.       Pengajuan sengketa ke komisi informasi
6.       Penyelesaian sengketa oleh komisi informasi

Peranan Penting Informasi Publik Dalam Sektor Hutan dan Lahan :


1.       Mendorong pemerintah untuk bekerja secara transparan dan akuntabel
2.       Mengurangi dan mencegah terjadinya konflik
3.   Masyarakat bisa mengawasi kinerja pemerintah untuk mencegah korupsi dalam penyelenggaraan negara
4.       Digunakan untuk memperjuangkan hak-hak dasar masyarakat
5.       Mencerdaskan dan menciptakan kesejahteraan masyarakat

Akibat tidak Adanya Informasi Publik Dalam Sektor Hutan dan Lahan :


1.       Memicu konflik lahan di masyarakat
2.       Penyalahgunaan informasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab
3.       Masyarakat tidak memperoleh kejelasan mengenai status lahan
4.       Masyarakat tidak mengetahui anggaran untuk pembangunan di desanya

Tempat untuk Meminta Informasi Publik Dalam Sektor Hutan dan Lahan :


1.       Kepala Daerah
2.       Badan Publik (Lembaga Pemerintah dan Lembaga non Pemerintah)
3.       PPID (Pejabat Pengelola Informasi Publik)


Pemerintah dan masyarakat telah mengupayakan semaksimal mungkin untuk menjaga Hutan dan Lahan di Indonesia. Berbagai hal yang sudah dilakukan di beberapa kawasan hutan dan lahan dengan cara memanfaatkan teknologi dengan menyebarluaskan informasi tentang kondisi hutan, inisiatif dengan mengakses informasi seputar hutan dan lahan apabila terjadi pelanggaran ataupun permasalahan dalam pengelolaan hutan dan lahan, mendiskusikan perkembangan tentang kondisi hutan bersama komunitas dan mengunjungi hutan dan ruang terbuka hijau di sekitar kita, tak lupa, kita harus membiasan diri untuk mengurangi penggunaan plastik dan kertas untuk menjaga kelestarian hutan dan lahan. Karena, proses sebuah tanaman untuk menjadi besar membutuhkan waktu bertahun-tahun.

Lantas, jika bukan masyarakat Indonesia sendiri yang menjaganya, siapa lagi ?

Yuk! Sayangi dan lindungi Hutan dan Lahan di Indonesia.


You Might Also Like

0 Comments

Community